Presiden KSBSI Dorong Pemerintah Supaya Pengadilan Hubungan Industrial Ada di Kota Batam

Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia. BX/IST_Net
“Dulu Sekelompok Pengusaha Tidak mau adanya Pengadilan Hubungan Industrial di Gresik Jatim. Sekarang sudah ada dengan perkembangan dan kebutuhan hukum kepada masyarakat. Akan kah sama halnya di Batam? Mari kita simak berikut ini”

 

BatamXinwen, Batam – Presiden Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid mendorong pemerintah pusat dan Kepri untuk menetapkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang selama ini berada di Tanjungpinang, untuk segera ada di Batam.
Kepada BatamXinwen pekan lalu saat kunker ke Batam menjelaskan, alasan dia menyampaikan hal tersebut mengingat kebutuhan masyarakat yang memperolah keadilan yang murah dan efesien.
“Jadi sebenarnya gak ada alasan PHI itu tidak ada di Batam. Sebab, kita tahu bahwa Batam kota industri yang rentan dengan permasalahan hubungan indsutrial antara serikat buruh, pekerja dan pemberi kerja (pengusaha,red),” jelas Mudhofir Khamid.
Selama ini kata Mudhofir Khamid, sesuai dengan laporan organisasi buruh kepadanya di Kepri, bahwa buruh sangat kesulitan memperoleh haknya, lantaran PHI sangat jauh ke Tanjungpinang. Padahal kata dia, esensi dari pada penegakan hukum adalah untuk memperoleh keadilan yang berazaskan equality before the law. “Jadi setiap warga negera berhak sama di mata hukum,” katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid
Mudhofir Khamid mengatakan, sempat ia mendengar kalau dari pengusaha sangat tidak setuju kalau ada PHI di Batam. Hal tersebut kata dia, oknum pengusaha yang cenderung takut terhadap adanya selalu gugatan jika PHI ada di Batam. “Jadi ini kan alasan klasik,” katanya.
Alasan lain kata Mudhofir Khamid, bahwa PHI ada di Batam sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mudhofir Khamid menjelaskan, persoalan yang sama ketika sekelompok pengusaha di Jawa Timur tidak mengingikan adanya PHI di Gresik. Diketahui bahwa Gresik salah kota industri di daerah itu.
“Dengan berjalannya waktu, sekarang Gresik sudah ada PHI. Jadi Batam juga demikian. Harus ada PHI. Kami dorong pemerintah melalui Mahkamah Agung untuk segera membentuk PHI di Batam,” tambahnya.
Kata dia lagi, di situ lah kehadiran negara sebagai penyeimbang dalam menegakan keadilan. Agar kesejahteraan tersebut terwujud secara merata. “Nanti kalau di Tanjungpinang, pekerja enggan melakukan upaya hukumnya sebab cost yang sangat mahal,” katanya.
Padahal sambungnya, Mahkamah Agung RI saat ini gencar-gencar membuat sistem digital peradilan agar mudah, efesien, dan biaya ringan.
Senada dengan hal itu, Ketua Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Kepri Muhammad Natsir/Anas mengatakan, pemerintah pusat sudah harus memikirkan adanya PHI di Batam.
Pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini menjelaskan, pengalaman dia selama ini, adanya ketimpangan yang terjadi terhadap buruh yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha.
“Hanya saja persoalannya adalah, buruh tak mau menempuh jalur hukum karena mahalnya cost,” kata Anas.
Ketua Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Kepri Muhammad Natsir, SH (Kiri) dan Richard Rando Sidabutar, SH, MH (pakai batik lengan pendek). Kedua Advokat itu sedang foto di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Foto/BX/FB
Sebenarnya kata Anas, dengan adanya PHI di Batam adalah salah satu kebutuhan di tengahnya pembangunan. Sebab kata dia, keberadaan PHI tidak saja hanya menguntungkan buruh namun pengusaha juga diuntungkan.
“Misalkan buruh macam-macam tidak sesuai aturan, nah pengusaha bisa juga menuntut haknya melalui PHI. PHI kalau ada di Batam kan keadilan tampak dan merata,” seru Anas.

Seruan yang sama diungkapan Ketua Divisi Hukum Korwil KSBSI Kepri Richard Rando Sidabutar, SH, MH, CPL. Katanya, keberadaaan PHI sangat dimungkinkan secara aturan karena Batam merupakan sentra industri.

“Anjuran mediator tenaga kerja terkait Perselisihan hak dan perselisihan PHK banyak yang tidak dilanjutkan ke PHI karena ketiadaan biaya dari buruh. Dalam rangka pencapaian asas peradilan cepat, murah maka PHI sesuatu yang sangat mendesak di Batam,” kata pria yang sehari-hari berprofesi sebagai Advokat Peradi Batam itu.

Sekedar diketahui, Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepri yang mekar dari provinsi induknya Provinsi Riau tahun 2003 lalu.
Kota Batam yang menjadi kota industri di provinsi ini. Kota Tanjungpinang dan Batam ditempuh dengan jalur laut.
Dengan perkiraan cost sekali jalan Rp 300.000 per orang. Kalau ansumsi pulang-pergi Rp 600.000. Jika bersidang di PHI 10 kali maka menghabiskan sekitar Rp 6 juta. Ini hanya ansumsi sementara, belum dikalkulasi secara akuntan.(Litbang/FH/BatamXinwen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here