Suasana di PTUN Tanjungpinang, Sekupang, Batam, Rabu, 30 September 2020. Foto: BX

Batamxinwen, Batam – Selama pendemi Covid-19, tercatat dari Januari hingga akhir September 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, Sekupang, hanya menerima 10 gugatan perkara yang teregister.

Menurut Petugas Informasi PTUN Tanjungpinang, Sekupang, Muhammad Yamin, dari 10 kasus itu satu di antaranya sudah dinyatakan gugur atau Dismisal. Proses persidangan perkara yang masuk melalui sistem online atau sidang e-court.

“Jadi penggugat dan tergugat tidak harus datang ke kantor PTUN. Sidang tatap muka hanya dilakukan saat sidang pembuktian saja,” ujarnya pada Batamxinwen.com, Rabu, 30 September 2020.

Jumlah perkara yang masuk ke PTUN kebanyakan masalah penerbitan sertifikat pertanahan. Bukan masalah kepemilikan tanah. Jumlah perkara tahun ini jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 33 perkara.

“Di Batam itu kerap masalah administrasi lahan ataupun adanya tumpang tindih penerbitan sertifikat pertanahan,” kata Yamin.

Menurunnya jumlah perkara di PTUN dipengaruhi dua hal. Pertama karena pandemi Covid-19, yang kedua, pemerintah sudah mulai teliti dalam hal administrasi sehingga tidak ada lagi gugatan tata usaha negara.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here