Suasana sidang perkara penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa Tahir Ferdian. Foto: zel/BX

Batamxinwen, Batam – Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang perkara penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, Selasa (12/11/2019).

Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Dwi Nuramanu yang didampingi dua hakim anggota Yona Lamerosa Ketaren dan Taufik Nainggolan, beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yakni Dr. Chairul Huda saksi ahli hukum pidana Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Henni Wijayanti ahli hukum perseroan yang juga dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Henny Wijayanti dalam keterangannya menuturkan bahwa masalah aset perusahaan dan sebagainya adalah wewenang dari Direksi. Sedangkan Komisaris tidak mempunyai wewenang mencampuri tugas Direksi.

“Masalah aset dan lainnya itu tugas dan wewenang direksi. Sebagai komisaris tidak berwenang mencampuri. Direktur atau perseroan jika mengalami kerugian  bisa di gugat pemegang saham. Karena disitu ada hak pemegang saham,” ujar Henny.

Sementara itu, Penasehat hukum terdakwa, Supriyadi menanyakan kepada saksi ahli,  jika ada salah satu pihak yang tidak mau mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apa yang harus dilakukan.

“Kewajiban RUPS ada pada Direktur atau Direksi. Jika tidak ada RUPS akan ada kerugian karena tidak ada laporan,” terang saksi ahli hukum perseroan itu.

Seperti diketahui, terdakwa Tahir merupakan komisaris di PT Taindo Citratama sejak Tahun 2002, setelah mengakuisi saham senilai Rp 25 Miliar. Tahir memiliki saham sebesar 50 persen, diperusahaan yang bergerak dibidang daur plastik di Sekupang tersebut.

Tahun 2006, akibat krisis finansial perusahaan tersebut tutup beroperasi. Penutupan pabrik, maka PT Taindo Citratama harus membayar uang PHK kepada 104 karyawan, dengan total Rp.1,1 miliar. Tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS), pada Tahun 2015 terdakwa menjual aset berupa lahan, bangunan dan peralatan produksi.

Korban Ludjianto Taslim mengatakan, pada Tahun 2016, sebagai Direktur pihaknya wajib melaporkan neraca dan rugi laba selama perusahaan beroperasi kepada pemegang saham. Setelah pabrik tidak beroperasi lagi, untuk meminimalisir kerugian, pemegang saham berupaya menjual pabrik beserta aset lainnya kepada PT Indoport senilai Rp. 40 miliar melalui Appraisal dengan nomor 72/SK/DIR/iu/ix/2016.

Setelah bernegosiasi panjang proses pembelian tercapai, namun kata Ludjianto, setelah pembeli datang ke lokasi pabrik, sebagian besar mesin produksi sudah tidak ada alias hilang.

Ludjianto pun merasa dirugikan lebih dari 50 persen dengan total kerugian mencapai Rp 25 milliar. (zel)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here