BatamXinwen, Batam – Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali menggelar sudang lanjutan atas perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan di PT Bangun Megah Semesta (BMS) dengan terdakwa Tjipta Fudjiarta, Senin (03/09) kemarin.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tumpal Sagala, didampingi dua hakim anggota Yona Lamerossa dan Taufik, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yan Elhas dan Samsul Sitinjak, beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli akuntansi yakni, Alkudri, dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, yang dihadirkan Hendie Devitra dan Sabri Hamdi selaku Penasehat Hukum terdakwa, sebagai saksi yang meringankan.

Dalam keterangannya, saksi ahli menjawab pertanyaan yang diajukan Majelis hakim, Penasehat Hukum dan juga JPU secara bergantian.

Dalam keterangannya, saksi ahli menjelaskan terkait prosedur dalam penilaian suatu aset sehingga menghasilkan sebuah penilaian atau apraisal yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi.

“Dalam prinsip umum akuntansi, katakanlah suatu bangunan. Semua biaya yang dibutuhkan terkait jadinya sebuah bangunan seperti harga material, upah, perizinan sampai bangunan itu berdiri dan siap dihuni. Total biaya yang dikeluarkan semua itulah yang menjadi nilai atau harga dari sebuah bangunan,” jelasnya saksi ahli menjawab pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa.

Saksi ahli juga menjelaskan terkait mekanisme penilaian atau appraisal sebuah bangunan sampai ke sebuah pendapat yang tertuang dalam apraisal yang bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut saksi ahli, suatu penilaian dilakukan dengan terlebih dulu membuat laporan keuangan yang memuat neraca biaya yg telah dilakukan audit dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dalam sebuah perseroan. Baru kemudian dapat dilakukan penilaian atau appraisal.

Terkait jawaban ahli PH menanyakan bagaimana kalau appraisal yg dibuat belum melalui laporan keuangan yg diaudit?

“Kalau itu yang terjadi, itu diluar konteks, karena belum ada bukti. Dari laporan keuangan(perseroan), bisa kita tahu berapa posisi aset, hutang pada tanggal tertentu,” ujar saksi ahli.

Penasehat hukum juga menanyakan pendapat ahli jika sebuah properti yang dibangun dengan sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan penjualan sebagian aset itu sendiri.

“Secara akuntansi, pertama yang kita pastikan kita buat neracanya dulu,berapa total aset. Kalau misalnya total aset Rp 100 Juta, kemudian ada utang Rp 30 Juta, otomatis modal kepemilikan adalah Rp 70 Juta. Dari dasar itu barulah kita bisa menenentukan mau dijual dengan harga berapa, dasarnya tetap laporan keuangan,” tegas saksi ahli.

Penasehat hukum kemudian menanyakan pendapat saksi ahli terkait sebuah penilaian lalu kemudian tergambar sebuah nilai atau harga sebuah bangunan.

PH memberikan ilustrasi, misalnya bangunan itu dari hasil perhitungan appraisal bernilai Rp 182 Miliar, dengan sumber pembiayaan melalui pinjaman bank sebesar Rp 70 Miliar, penjualan sebagian properti itu senilai Rp 60 Miliar, kemudian hutang kepada suplier sebesar Rp 15 Miliar, dan sisanya (sumber pembiayaan) adalah modal pemilik bangunan.

Bangunan dalam kondisi 80 persen, kemudian dibuat sebuah penilaian sehingga mendapatkan angka Rp 180 Miliar, kemudian dilakukan transaksi penjualan sebesar 72 persen dari harga apraisal tsb ke pihak ketiga. Dalam hal si penjual menawarkan sebesar nilai modal yang dikeluarkannya (diluar hutang) yaitu sebesar Rp 27,5 Miliar, itu yang dibayarkan si pembeli sehingga dia memiliki aset dengan komposisi 87 persen.

“Dalam membeli suatu aset, yang kita beli sebenarnya adalah dalam posisi aset bersih. Misalnya bangunan itu nilainya 100, berarti asetnya 100. Aset 100 ini kalau kita lihat dari sisi akuntansi, kita lihat sumbernya darimana. 100 ini utangnya berapa? katakanlah hutangnya 60, berarti modalnya 40, artinya aset sama dengan hutang ditambah modal,” ujar saksi ahli.

“Dalam melakukan penilaian (jika akan dijual), kita menilai dari posisi aset bersih. Aset itu 100 dikurangi dari hutang 60, sehingga nilai aset bersih yang akan kita beli itu adalah 40. Dari situ dasar kita melakukan pembelian,” lanjut saksi ahli.

Penasehat hukum kemudian menanyakan bagaimana kalau sebuah aset merupakan milik dari sebuah perseroan yang dimiliki oleh 2 pemegang saham. Apakah identik kepemilikan saham dalam perseroan menjadi kepemilikan aset perseroan.

“Itu secara otomatis pak, katakanlah nilai aset 100, disitu ada posisi utang 60, artinya komposisi dari kepemilikan 2 orang(pemegang saham) adalah 40. Tinggal dibagi saja komposisi saham mereka. Soal hutang(perseroan) itu adalah hutang bersama yang ditanggung oleh berdua,” saksi ahli.

Saksi ahli juga menjelaskan bahwa sebuah apraisal digunakan untuk penilaian aset tetap. Apraisal bisa juga digunakan untuk menentukan harga sebuah aset.

“Dengan catatan harus membuat laporan keuangan dan telah dilakukan audit,” tegas saksi ahli.

Jaksa Penuntut Umum(JPU) Samsul Sitinjak kemudian menanyakan kepada saksi ahli apakah suatu penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) bisa dipertanggungjawabkan secara akuntansi.

“Misalnya minta penilaian untuk tertanggal tertentu, sejauh sesuai dengan ketentuan dan tujuannya bisa pak dilakukan re-evaluasi,” ujar saksi ahli.

Ahli menjelaskan bahwa penilaian KJPP bisa dijadikan sebagai dasar suatu jual beli kalau sudah dibuatkan laporan keuangan yg sdh dilakukan audit.

“Untuk dapat dilakukan penilaian harus merujuk data laporan keuangan yg sdh diaudit sehingga dapat data historisnya,” ujarnya.

Penasehat Hukum kemudian menanyakan kepada saksi ahli apakah apraisal yang dilakukan pada tahun 211 dapat dipergunakan untuk tanggal dan tahun kemudian misalnya di tahun 2018?

“Kalau tujuannya berbeda tidak bisa pak. Misalnya (penilaian) aset hari ini kita diminta untuk menilai aset hari ini, kalau kemudian dilakukan lagi revaluasi,” ujar saksi ahli.

Saksi ahli menegaskan bahwa perincian dengan apraisal (tanpa laporan keuangan) dikuar konteks kewenangan ahli dlm menilai.

“Akuntansi melihat penyajian data yg dinilai olh apraisal. Jadi Kalau ada laporan keuangannya maka ada data historis itu bisa. Kalau hanya berdasarkan penilaian saja tidak bisa,” tegas saksi ahli.

Setelah mendengarkan keterangan saksi ahli, persidangan perkara ini ditunda hingga hari Rabu tanggal 5 Agustus 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli meringankan dari penasehat hukum terdakwa.

Seusai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa Tjipta Fudjiarta, Hendie Devitra didampingi Sabri Hamri mengatakan bahwa faktanya sampai dgn digantinya Dirut PT. BMS untuk laporan keuangan tahun buku 2011 dan 2012 tidak pernah dilakukan oleh Conti selama menjabat sebagai Direktur PT.BMS.

“Justru persolannya disitu, dia (Conti) tidak pernah membuat laporan keuangan. Dia dikeluarkan dari Direksi karena tidak pernah membuat laporan keuangan(PT.BMS),” ujarnya.

Hendie juga menerangkan Aprraisal Rp 182 miliar itu dibuat sebelum terdakwa membeli saham. Waktunya berbeda, itu untuk tujuan pengajuaan kredit bank, bukan untuk tujuan penjualan.

“Jadi sebenarnya tidak bisa apraisal itu digunakan untuk hitung – hitungan harga penjualan saham. Harga pembelian terdakwa itu berdasarkan harga penawaran Conti, bkn apraisal,” terang Hendie.

Namun begitu, jelas Hendie, begitu harga yg dibeli dan dibayar terdakwa waktu itu sebesar Rp 27,5 miliar adalah harga yang ditawarkan oleh pemilik saham lama yang dibuat oleh Conti dengan perhitungannya sama seperti yang dijelaskan ahli tadi.

“Ya itu biaya modal Rp 182 miliar dikurangi hutang Rp 70 miliar, dikurangi penjualan aset Rp 60 miliar, penjualan apartemen, hutang Suplier Rp 15 miliar. Didapat modal Rp 37 miliar yang dijual 72 persen dari miliknya Wie Meng, Hasan Sutriswi, Andreas Sie. Conti sendiri masih pemilik saham 27,5/persen. Wajar secara logika dan sah secara ksepakatan”, tutupnya. (ias)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here