Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam, Alexander Banik. Foto : Bintang/BX

Batamxinwen, Batam – Para pemilik ruko di kompleks pertokoan Dermaga Sukajadi dan pemilik ratusan kios di Pasar Segar Sukajadi, Kota Batam mempertanyakan izin parkir khusus yang dikantongi oleh Khazanah Plaza selaku pihak pengelola.

Terkait ini, Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam, Alexander Banik ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya hanya memberi rekomendasi perihal perizinan persyaratan parkir khusus tersebut.

“Secara legal formal kan sudah memenuhi syarat kami dari dishub Batam hanya memberikan rekomendasi tetapi yang memberikan ijin dari Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Batam ” ujar Alex saat ditemui di Gedung DPRD Batam usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II bersama warga dermaga Sukajadi, Jumat (11/10).

Selanjutnya Alex mengatakan bahwa sesuai arahan dari komisi II DPRD Kota Batam, bahwa jawaban soal persaryaratan itu akan diberikan setelah pihaknya melakukan rapat khusus terkait pemberian rekomendasi.

“Seperti pak ketua (Komisi II DPRD Batam) bilang tadi kita akan rapat khusus masalah itu (pemberian rekomendasi kepada pengelola pasar segar Sukajadi)” ujar Alex lagi.

Ketika Batamxinwen.com menyinggung soal syarat teknis wajib yang diakui belum dipenuhi penyelenggara (Khazanah) terkait fasilitas yang dijelaskan tertuang dalam Perda nomor 3 tahun 2018, Alex enggan berkomentar lebih jauh.

“Nanti kita bahas khusus, nanti jawabannya setelah rapat khusus bersama Komisi II dan dinas terkait” ujar Alex.

Saat kembali dicecar pertanyaan terkait dengan syarat pengajuan yang disampaikan pengelola kawasan Sukajadi untuk melakukan parkir khusus, Alex mengatakan syarat tersebut telah lengkap.

“Nggak ada yang kurang makanya keluar ijinnya, kalo ada yang kurang pasti tidak keluar ijinnya dan kalo ada yang kurang pasti kita minta lengkapi,” ujar Alex.

Batamxinwen.com mencatat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam nomor 3 tahun 2018 tentang penyelanggaraan dan retribusi parkir dikatakan, bahwa para Pelaksanaan kewajiban penyelenggara fasilitas parkir untuk menyediakan tempat khusus parkir ditetapkan dengan sekurang -kurangnya sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah satuan ruang parkir yang tersedia dan apabila pengelolaan parkir belum bisa menyediakan fasilitas diatas maka diberikan waktu tenggang selama 6 bulan untuk menyediakan fasilitas parkir.

Selain itu dijelaskan pula, bahwa setiap penyelenggara parkir harus memenuhi standart teknis yaitu seperti parkir khusus disabilitas, gedung parkir, taman parkir dan/atau tempat
sebagai kegiatan parkir tersendiri.

Terkait ini warga Dermaga Sukajadi menilai bahwa penerapan dan izin parkir khusus itu penuh dengan kejanggalan, dan hanya menguntungkan pihak pengelola saja, berlawanan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli.

“Saya curiga izin parkir khusus itu dapat keluar lewat pintu samping (sogok). Ini sudah salah, banyak persyaratan wajib yang mereka langkahi,” kata salah seorang warga ketika diminta tanggapannya soal pemberian izin ini.

Selain itu, Udin P Sialoho anggota Komisi II DPRD Kota Batam pun turut berkomentar dan mengatakan pihak penyelenggara parkir (Khazanah) harus berhati – hati ketika berbicara soal perizinan ini.

Dia ingatkan, meskipun ada warga yang setuju tapi ketika standard perizinan tidak lengkap atau tidak dipenuhi itu akan menjadi masalah besar.

“Saya ingatkan terkait soal perizinan parkir khusus ini Penyelenggara harus hati – hati, berkaca dari kasus – kasus yang lalu, sudah banyak yang bermasalah karena persayaratannya tidak terpenuhi, Untuk itu kita akan bahas khusus masalah ini,” kata Udin dalam RDP di Komisi II. (Bintang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here