Anngota DPR F-Demokrat Benny K Harman (Foto: dok. DPR)

Batamxinwen, Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan tegas menyebutkan, tidak ada nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam daftar aktor-aktor yang diduga menjadi dalang aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat beberapa hari terakhir.

“Kita tahu aktor-aktor, ada nama-namanya. Ndak ada nama Pak SBY di situ,” ujar Mahfud MD dalam tayangan Mata Najwa di Trans 7, Rabu (14/10/2020) malam.

“Saya ikut rapat itu di dalam,” ujar Mahfud MD lagi.

1. Mahfud MD tegaskan pemerintah tak pernah sebut nama SBY

Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak pernah sekali pun menyebut nama SBY terkait dengan aktor-aktor yang dinilai sebagai dalang atau penyokong dana dari aksi demonstrasi omnibus law.

“Pemerintah tidak pernah menyebut nama Pak SBY,” ujar Mahfud. Dia juga menegaskan, pemerintah sudah memegang daftar nama orang-orang yang diduga sebagai dalang demonstrasi tersebut.

“Kita tahu. Kita kan punya intelijen. Tugas negara di seluruh dunia intelijennya harus begitu dong, tidak bisa disalahkan,” ujar Mahfud di Mata Najwa.

2. Politisi Demokrat beberkan asal mula nama SBY dikaitkan-kaitkan

Menanggapi pernyataan Mahfud, politisi Partai Demokrat Benny K Harman menjelaskan awal mula nama SBY dikait-kaitkan dengan aktor ataupun dalang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Dia mengatakan, hal itu bermula dari pernyataan pemerintah bahwa aksi demonstrasi tanggal 8 Oktober 2020, diduga ada yang mendalangi, ada yang menggerakkan atau membiayai. Namun, pemerintah tidak dengan jelas menyebutkan siapa aktor-aktor yang dimaksud.

“Lalu pada saat yang bersamaan beredar luas di media sosial yang secara tegas menyebut nama Bapak Presiden ke-6,” ujar Benny. “Lalu negara membiarkan,” sambung dia.

3. Pemerintah dinilai membiarkan isu keterlibatan SBY menggelinding seperti bola liar

Benny menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap seolah membiarkan isu keterlibatan SBY dalam demonstrasi menolak omnibus law, menggelinding begitu saja. Menurut dia, publik tidak dapat disalahkan jika akhirnya menilai omongan pemerintah bisa saja ditujukan ke SBY.

“Oleh sebab itu, kita butuh penjelasan, kita butuh klarifikasi,” ujar Benny.

“Kalau pemerintah tidak menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan dalang atau yang membiayai, maka sebetulnya pemerintah ini adalah produser hoaks paling besar, menciptakan hoaks, pabrik hoaks, lalu menyebarluaskan hoaks,” sambung dia.

4. SBY bantah tudingan yang menyebutnya sebagai dalang demo tolak omnibus law

SBY sendiri telah angkat suara mengklarifikasi tudingan yang menyebutnya sebagai dalang demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang terjadi Kamis, 8 Oktober 2020. Dengan tegas SBY membantah tudingan itu.

“Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang banyak menggerakkan aksi begitu, saya tidak punya niat, tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan,” kata SBY dalam siaran di channel YouTubenya, Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (12/10/2020).

“Dan begini, memfitnah itukan sebenarnya menuduh seseorang, saya dalam hal ini, tidak mengandung kebenaran. Saya menjadi korban,” ujarnya lagi.

SBY mengatakan, apabila masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa Kamis lalu dianggap ditunggangi oleh pihak tertentu, para peserta aksi bisa merasa terhina. Menurutnya, memfitnah seperti itu sama saja dengan mempermainkan kebenaran.

“Sebagai umat beriman kalau kita ini senang dan suka memfitnah, senang mempermainkan kebenaran, sama dengan mempermainkan Tuhan. Jadi saya prihatin, makin berkembang seperti ini. Tetapi yang jelas lagi-lagi saya mesti bersabar,” ucap SBY.

Sumber: Idntimes.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here