BATAMXINWEN.COM, Jakarta — Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Todung Mulya Lubis mengatakan peradilan di Indonesia masih jauh dari harapan. Bahkan banyak SDM berkualitas tapi tidak mampu membenahinya.
“Peradilan kita masih jauh dari harapan, belum transpran dan netral. Padahal untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas di lembaga peradilan juga belum bisa terwujud,” kata Todung di Resto Cikini 5, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017) kemarin.
Menurutnya banyak peningkatan SDM di lembaga-lembaga peradilan yang berkualitas. Tetapi hal itu juga tidak menjadi kesempatan emas untuk melakukan pembenahan yang signifikan.
“Kalau bicara budget anggaran untuk lembaga-lembaga peradilan tidak lagi kecil. SDM juga sudah banyak yang berkualitas. Tapi lagi-lagi tidak membawa kesempatan emas untuk melakukan pembenahan yang signifikan,” jelas Todung.
Todung merasa heran, saat banyak hakim dan panitera yang ditangkap karena suap atau jual beli putusan peradilan. Padahal alokasi dana untuk jabatan itu tidaklah kecil.
“Dulu gaji hakim Rp 7 juta, sekarang bisa Rp 10-40 juta. Hakim PN saja sekitar Rp 30 juta. Itu seharusnya meningkatkan kualitas pekerjaan hukum yang mereka lakukan. Tapi kenapa masih banyak hakim dan panitera yang ditangkap karena suap atau jual beli perkara,” papar Todung.
Dirinya berharap, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bisa membangun transparansi lembaga peradilan.
“Jadi bukan cuma mengadopsi teknologi untuk informasi perkara dan putusan. Tetapi juga SDM baik operator dan lainnya yang berkompeten untuk menjawab keluhan para pencari keadilan,” pungkasnya.
Sumber: Detik.com
