Ketua Majelis Ali Anwar didampingi Hakim Anggota Dien Novita dan Putri Sukmiani saat sidang beragendakan pemeriksaan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dalam perkara gugatan Ubaingan Sigalingging di PTUN, Sekupang, Senn (16/12). Foto: BX/jkf

Batamxinwen, Batam – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang akan memanggil 41 anggota DPRD Kepri beserta ketua dan wakilnya.

Pemanggilan ini menyusul gugatan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2019-2024 Fraksi Hanura, Ubaingan Sigalingging atas surat keputusan DPRD Kepri Nomor 13 tahun 2019 tentang susunan pimpinan-pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kepri masa jabatan 2019-2024.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Ali Anwar didampingi Hakim Anggota Dien Novita dan Putri Sukmiani saat sidang beragendakan pemeriksaan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi.

“Majelis hakim akan memanggil dan meminta keterangan 41 anggota DPRD Kepri beserta ketua dan wakilnya sesuai dalam objek sengketa dan menunda agends sidang hari ini,” kata Ali Anwar, Senin (16/12).

Sementara, Kuasa Hukum Ubaingan Sigalingging, Richard Rando Sidabutar sebagai penggugat mengatakan, pihaknya setuju atas penundaan sidang dan pemanggilan terhadap 41 anggota DPRD Kepri serta ketua dan wakilnya.

“Ya sudah tepat. Agar nama-nama yang terlampir dalam objek gugatan itu bisa menentukan sikap apakah mereka akan menjadi tergugat intervensi dan pengguggat intervensi,” ujat Richard.

Majelis hakim menentukan sidang selanjutnya akan digelar pada 9 Januari dengan agenda memintai keterangan 41 anggota DPRD Kepri serta ketua dan wakilnya.

Menurut Ruchard ada 3 poin yang disampaikan kliennya yang tertera dalam surat gugatan, yakni :

1. Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jabatan atau posisi seperti Ketua Komisi, Sekretaris Komisi dan jabatan lainnya, yang tentunya berpotensi menambah hak keuangan Penggugat sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diman didalam lampiran objek gugatan a quo Penggugat telah ditetapkan sebagai anggota di Komisi I.

2. Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak selaku anggota Dewan, yaitu hak mengajukan Peraturan Daerah tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

3. Penggugat tidak memiliki landasan bekerja karena tugas dan wewenang DPRD Provinsi sebagaimana diatur didalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus diatur didalam Tata Tertib, salah satu contoh Penggugat tidak tahu bermitra dengan siapa dan dengan dinas mana  di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Penggugat bekerja sama.

“Intinya kami meminta Ketua DPRD Kepri menunda pelaksanaan keputusan nomor 13 Tahun 2019 tentang susunan pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepri masa jabatan 2019-2024,” tegasnya. (jkf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here