Wali Kota Batam HM Rudi di wawancarai wartawan usai menjalani pemeriksaan KPK di Polresta Barelang

Batamxinwen, Batam – Walikota Batam, Muhammad Rudi akhirnya selesai memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum’at (26/7).

Pemeriksaan yang berlangsung lebih dari empat jam itu diakui Rudi, mempertanyakan penolakannya terhadap Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Kepri, terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K).

“Belum selesai, KPK minta keterangan tentang penolakan saya terkait Ranperda RZWP3K,” kata Rudi, saat turun dari lantai 3 Mapolresta Barelang Batam.

Rudi mengatakan, penolakannya terhadap Ranperda RZWP3K itu, dikarenakan dirinya memang tidak mengiginkan adanya tambang pasir laut di Kota Batam.

“Di seluruh titik Kota Batam saya minta tidak ada penambangan pasir laut. Ingat ya, tambang pasir laut, bukan reklamasi pantai,” ucap Rudi.

Lebih jauh Rudi menegaskan bahwa pemanggilan KPK terhadap dirinya hari ini, hanya guna mempertanyakan alasan penolakannya tersebut. Selain Rudi, empat orang pejabat, seorang notaris dan seorang pengusaha masih menjalani pemeriksaan oleh KPK. (Bintang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here