Anggota DPRD Kota Batam Safari Ramadhan/BX/Foto: Rega

Batamxinwen, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam meminta DPRD setempat untuk mencabut atau melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) parkir drop off. Alasannya, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak mencapai target.

Menanggapi itu, anggota DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan menuturkan untuk meningkatkan PAD dari penyelenggaran dan retribusi parkir, tak perlu menghapus atau merevisi Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaran dan retribusi parkir.

“Jika dihapuskan akan berdampak kepada masyarakat umum. Tak perlu di hapus, tetapi kinerja dinas terkait yang perlu di optimalkan supaya tak ada kebocoran dari retribusi parkir ini,” ujar Safari, Rabu (15/1/2020).

Untuk itu, sambung Safari, ia tidak setuju jika Perda parkir drop off itu dihapuskan atau di revisi.

“Kalau drop off di cabut, tentu setiap orang mau ke pasar, Mall, RSUD dan lainnya hanya sekedar mengantarkan saja itu terkena biaya parkir. Jadi saya tidak setuju di hapuskan tapi jika 15 menit di kurangi jadi 10 menit menurut saya itu rasional,” kata Safari.

Dia meyakini jika Wali Kota Batam mendesak Dinas Perhubungan untuk memaksimalkan kinerjanya. Maka target PAD dari sektor parkir dapat tercapai.

“Yang sekarang saja dimaksimalkan saya yakin, jika Dinas terkait bisa bekerja dengan baik dan transparan maka target PAD itu akan tercapai,” ucapnya. (rega)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here