Warga Kampung Suka Damai Minta Kejelasan BP Batam Terkait Status Lahan Pemukiman Mereka

Pertemuan mediasi warga Kampung Sukadamai beberapa waktu lalu

Batamxinwen, Batam – Sejumlah masyarakat Kampung Sukadamai, Kelurahan Tanjungpiayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam meminta BP Batam segera memberikan kejelasan soal status lahan pemukiman mereka.

Pasalnya saat ini, lahan di sana, saat ini tengah menjadi rebutan para developer perumahan.

Suharno Ketua RW 06 Kampung Sukadamai kepada Batamxinwen, Rabu (10/17/2021) mengatakan, sejauh ini ada 2 perusahaan yang mengaku mendapatkan PL di lahan mereka yakni dari PT Tanjung Piayu Makmur  dan PT Kaliban Prioritas Pratama.

Kata dia, saat ini pihaknya masih mengharapkan penyelesaian masalah PL dari PT TPM yang bersinggungan dengan Site Plant Kampung Sukadamai.

Selain itu, dampak lingkungan dari pematangan lahan yang akan dilakukan PT TPM ini juga dikhawatirkan oleh pihaknya yang sebagaimana diketahui pihaknya akan ada penimbunan pohon mangrove di lokasi tersebut.

Sementara itu, terkait dengan PT Kaliban, lanjut Suharno,  pihaknya meminta BP Batam untuk meluruskan masalah status lahan tersebut.

Karena menurutnya dokumen yang dibawa pihak PT Kaliban ketika mediasi dengan warga Kampung Sukadamai beberapa waktu lalu, diragukan keabsahannya.

“Sudah dua minggu ini kita sama PT Kaliban belum ada dipanggil BP Batam, padahal   pihak BP Batam sendiri yang janji panggil,” jelas Suharno.

Lebih jauh, kata dia, selaku Ketua RW pihaknya sudah banyak mendapatkan laporan bahwa beberapa warga sudah ditawari ganti rugi, akan tetapi banyak warga yang menolak.

“Warga kita minta rumah diganti kavling, namun PT Kaliban tidak mau untuk mengganti. Mereka (perusahaan) hanya menghargai  per rumah Rp.8 juta – Rp 10 juta,” ungkapnya.

Lanjut kata dia, dari Rp 8 – Rp 10 juta tersebut bervariasi. Untuk lahan produktif (pertanian) baru tahap tawaran angka Rp 6 – Rp 8  ribu per meter.

“Kita tunggu hasil dari BP Batam dulu berserta masalah dokumen yang PT Kaliban pakai lokasi Sei Daun bukan Kampung Sukadamai,” tegasnya.

Awalnya, kata dia, PT Sarana Griya Perkasa melakukan pengajuan PL ke BP Batam tahun 2016 di lokasi tersebut. Lalu pada tahun 2018 perusahaan melakukan pengukuran lokasi seluas 5 hektar. Pada saat itu perusahaan menunjukan pembayaran DP 10% kepada warga.

Pada tahun 2020, kata dia, lahan dilimpahkan ke PT kaliban dan kewajiban ke BP belum ada biaya yang diselesaikan karena tidak pernah menunjukkan validasi pembayaran pengalihan di BP Batam.

“PT kaliban mengacu pembayaran lunas tahun 2016 dari PT Sarana Griya Perkasa, namun lokasinya Sei Daun, nah  yang jadi masalah keabsahan dokumen PT Kaliban sekarang,” pungkasnya.

Terkait persoalan ini,  hingga berita ini diunggah, redaksi Batamxinwen.com telah melayangkan konfirmasi kepada Humas BP Batam, namun masih belum mendapatkan keterangan resmi. (Shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here